According to the Minister of Manpower Regulation No. 1 of 2017, companies in Indonesia are required to establish wage structures and scales (WSS) by 23 October 2017 and inform it to their workers. Administrative sanction could be imposed to those that have not had it in place.
WSS is a hierarchy of wage levels with the range of the nominal value of wages pursuant to the worker grouping. When determining WSS, a company could consider job classification, position, tenure, education, competence or skills of employees.
The regulation includes at least four examples that can be referred by companies when establishing their WSS:
- The simple-ranking method
- The two-point method
- The point-factor method (for existing companies)
- The point-factor method (for newly establish companies)
Depending on the complexity of the job classification, organizational structures and the size of the company, each method could be freely referred.
Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017, perusahaan di Indonesia wajib menyusun struktur dan skala upah (SUSU) dan memberitahukannya kepada pekerja selambat lambatnya tanggal 23 Oktober 2013. Sanksi administratif dapat dikenakan bagi perusahaan yang tidak memiliki struktur dan skala upah.
SUSU adalah hirarki tingkat upah dengan kisaran nilai nominal upah sesuai dengan pengelompokan pekerja. Saat menentukan posisi SUSU, perusahaan bisa mempertimbangkan kelas, posisi, pekerjaan, pendidikan, kompetensi atau keterampilan pekerja.
Peraturan tersebut memuat setidaknya empat contoh yang dapat dirujuk oleh perusahaan mengenai bagaimana membangun struktur dan skala upah, yaitu :
- Metode pemeringkatan sederhana
- Metode dua titik
- Metode poin-faktor (untuk perusahaan telah lama berdiri)
- Metode poin-factor (untuk perusahaan baru)
Bergantung pada kompleksitas klasifikasi pekerjaan, struktur organisasi dan ukuran perusahaan, setiap metode dapat dengan bebas dijadikan rujukan penyusunan SUSU.
Indonesia Labour Database 